BANJARNEWS

Istilah “partai coklat” kembali mengguncang jagat politik nasional usai Pilkada 2024. Tuduhan bahwa institusi Polri terlibat dalam memenangkan kandidat tertentu memicu kontroversi besar, hingga muncul usulan dari politikus Deddy Sitorus PDIP agar Polri tak lagi berada di bawah Presiden, melainkan di bawah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Ketua Umum Pengurus Besar Komunitas Aktivis Muda Indonesia (PB KAMI) Sultoni menolak wacana Kepolisian Republik Indonesia (Polri) kembali di bawah Tentara Nasional Indonesia (TNI) maupun Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Inisiator Gerakan Nurani Kebangsaan (GNK) Habib Syakur Ali Mahdi Al Hamid menyampaikan bahwa ada indikasi terjadi operasi glorifikasi narasi negatif yang saat ini tengah dialamatkan kepada institusi Polri.