Pemprov Kalsel Buka Ruang Dialog, Aspirasi Masyarakat Adat Soal Taman Nasional Pegunungan Meratus Didengar

Banjarbaru – Aliansi Meratus kembali menegaskan sikap menolak rencana pembentukan Taman Nasional Pegunungan Meratus (TNPM). Sikap tersebut disampaikan dalam forum diskusi bersama Dinas Kehutanan (Dishut) Provinsi Kalimantan Selatan yang digelar pada Rabu (27/8/2025) siang, dihadiri sejumlah tokoh masyarakat adat dari berbagai kabupaten di Kalsel.

Direktur Eksekutif WALHI Kalsel, Raden Rafiq, menegaskan kehadiran pihaknya bukan untuk bernegosiasi, melainkan untuk menyampaikan penolakan tegas atas usulan taman nasional.
“Kami hadir untuk menyatakan sikap menolak rencana TNPM. Kami juga menyampaikan paparan penting terkait tata kelola dan tata ruang yang sudah ada jauh sebelum negara merdeka,” tegas Rafiq.

Kepala Dishut Kalsel, Fathimatuzzahra, mengapresiasi partisipasi Aliansi Meratus dan tokoh masyarakat adat dalam forum tersebut. Menurutnya, pertemuan itu memberikan ruang bagi pemerintah untuk mendengar langsung pandangan masyarakat adat terkait rencana taman nasional.
“Kami membuka komunikasi apabila ada kendala di lapangan, kami siap membantu. Apa yang kami terima hari ini akan disampaikan ke Pak Gubernur untuk keputusan akhirnya,” ujarnya.

Fathimatuzzahra menambahkan, kegiatan berjalan aman dan damai. Ia juga menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi Kalsel terus mendorong percepatan pengakuan Masyarakat Hukum Adat (MHA) di sembilan kabupaten, yaitu Banjar, Tapin, Hulu Sungai Selatan, Hulu Sungai Tengah, Hulu Sungai Utara, Tanah Laut, Balangan, Tabalong, dan Tanah Bumbu.