LS VINUS Tegaskan Tak Akan Gugat Hasil PSU Banjarbaru ke MK

Banjarbaru – Lembaga Studi Visi Nusantara (LS VINUS) menegaskan komitmennya untuk tetap berada di jalur pemantauan demokrasi yang independen dan profesional. Dalam pernyataan resminya, LS VINUS menyatakan tidak akan mengajukan gugatan Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) ke Mahkamah Konstitusi (MK) terkait hasil Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Banjarbaru Tahun 2024.

Keputusan tersebut diambil setelah melalui kajian mendalam dan rapat konsolidasi internal, dengan mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk kondisi obyektif di lapangan, prinsip penghormatan terhadap proses konstitusional, serta komitmen terhadap stabilitas demokrasi lokal.

“Keputusan kami adalah keputusan sadar. Ini bukan karena kami tidak mampu menggugat, tapi karena kami memilih bertanggung jawab menjaga stabilitas demokrasi lokal. LS VINUS akan terus mengawal demokrasi, bukan masuk dalam jalur konfrontasi hukum,” tegas Ketua LS VINUS, Muhamad Arifin.

Sebagai lembaga pemantau yang telah terakreditasi secara resmi, LS VINUS menegaskan bahwa mereka tidak memiliki kepentingan politik dalam PSU Banjarbaru.

Fokus mereka adalah memastikan seluruh proses berjalan demokratis, jujur, dan transparan sesuai ketentuan perundang-undangan.

LS VINUS juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan PSU, mulai dari KPU, Bawaslu, aparat keamanan, hingga masyarakat sipil yang berpartisipasi secara damai.

“Kami menghormati hasil penetapan yang diumumkan KPU Provinsi Kalimantan Selatan dan tidak akan mengajukan gugatan dalam bentuk apa pun ke Mahkamah Konstitusi,” lanjut Arifin.

Menanggapi adanya potensi klaim dari pihak-pihak tertentu yang mungkin mengatasnamakan LS VINUS dalam pengajuan gugatan, Arifin menegaskan bahwa hal tersebut tidak benar dan tidak mewakili sikap resmi lembaga.

Sebagai bentuk transparansi dan tanggung jawab publik, LS VINUS dalam waktu dekat akan merilis laporan resmi hasil pemantauan mereka selama proses PSU di Banjarbaru.

Laporan ini diharapkan bisa menjadi kontribusi nyata dalam evaluasi penyelenggaraan pemilu yang lebih adil dan demokratis di masa mendatang.